Author: Admin 20
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak Tak Boleh Sebabkan Peningkatan Sengketa
Dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah dinilai perlu untuk mendorong kepastian hukum di bidang pajak. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan ketidakpastian hukum pajak berpotensi memunculkan sengketa-sengketa baru pada masa depan. Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara idealnya dijalankan dengan minim sengketa. “Kalau sampai optimalisasi penerimaan kita dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, tetapi sengketa masih tinggi, itu berarti […]
-
Menambal APBN dari Pajak Kekayaan Orang Superkaya, Ini yang Harus Dilakukan
Postur gemoy pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program-program prioritas, selain beban operasional dan belaja rutin di kementerian dan lembaga. Artinya, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk memuluskan program kerja yang menjadi janji politik Prabowo, sebut saja makan gratis bergizi. Hanya saja, beban anggaran ini tentu menyesakkan APBN […]
-
DJP Jatim II Gelar Tax Gathering, Hadirkan 100 Wajib Pajak Terbesar
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menggelar tax gathering yang menghadirkan 100 wajib pajak prominen, yakni wajib pajak dengan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Tax gathering digelar sebagai media komunikasi langsung dengan wajib pajak serta sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsih wajib pajak terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. “[Kami] mengucapkan terima kasih kepada wajib […]
-
Membidik Tambaha Pajak dari Daerah
Pemerintah mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak mulai 5 Januari 2025. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berdasarkan aturan itu, pemerintah provinsi (pemprov) dapat memungut opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLBB). Sementara pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota […]
-
Ekonom Sebut Rencana Penurunan PPh Badan dan Kenaikan PPN Bisa Memperuncing Ketimpangan Pajak
Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan tapi di sisi lain akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dinilai dapat memperuncing ketimpangan kebijakan pajak. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan PPh Badan akan menguntungkan bagi perusahaan atau badan usaha sedangkan kenaikan PPN akan membebani masyarakat. “PPh […]
WA only