Author: Admin 20
-
DJP Jawab Keluhan Aturan Baru Pajak Kripto: Skema PPh Final untuk Kemudahan
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak buka suara menanggapi kekhawatiran pelaku industri aset kripto terkait skema pajak baru yang dinilai bisa menekan volume transaksi, terutama dalam masa transisi. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menegaskan bahwa pilihan penggunaan skema PPh Final atas transaksi penjualan kripto merupakan keputusan kebijakan yang mempertimbangkan kemudahan bagi […]
-
Didukung Dua Mesin Canggih Ini, Bos Pajak Siap Gali Data Warga RI
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Seperti diketahui, PKS itu baru dilakukan pada awal pekan ini, Selasa (29/7/2025). Adapun, pembaruan PKS ini terkait dengan akan diujicobakan dua sistem canggih, yakni Digital ID dan […]
-
Berlaku Jumat 1 Agustus 2025! Ini Aturan Pajak Kripto Terbaru yang Wajib Dipahami
Pemerintah telah menerbitkan tiga aturan baru yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yang mulai berlaku pada Jumat,1 Agustus 2025. Tiga beleid tersebut di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, PMK 53 Tahun 2025, serta PMK 54 Tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rosmauli […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]
-
Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga akhir 2024 negara memiliki kewajiban, termasuk utang, sebesar Rp 10.269 triliun. Kemudian, negara memiliki total aset Rp 13.692,4 triliun dan ekuitas berada di posisi Rp 3.424,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal negara hingga akhir 2024 ini bisa diandalkan untuk menopang pembangunan nasional. “Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan […]
WA only