Author: Admin 20
-

Pendapatan Daerah Turun 10,86%, Pemerintah Dorong Digitalisasi Pajak
Di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kementerian Dalam Negeri mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memperbaiki tata kelola sistem pembayaran pajak agar lebih efisien dan efektif dengan digitalisasi. Tercatat sampai dengan akhir September 2025, total PAD turun 10,86% year on year/yoy menjadi Rp 253,36 triliun hingga September 2025, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp […]
-

Pengusaha Bandel, Pemkot Segel Papan Reklame yang Nunggak Pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau, menyegel sedikitnya 15 papan reklame yang terus-terusan menunggak pajak. Kabid Pajak Daerah Bapenda Kota Pekanbaru Ari Supriyanto mengatakan mayoritas wajib pajak tersebut belum membayar pajak reklame ke kas daerah sejak 2023. Guna memberikan efek jera, pemkot menggencarkan penertiban terhadap papan reklame yang menunggak pajak. “Kita lakukan penyegelan karena […]
-

Jangan Dilewatkan! Program Hapus Tunggakan Pokok PBB Diperpanjang
Pemkab Buleleng kembali memperpanjang program Promo Merdeka dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Perpanjangan diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Kabid Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah BPKPD Buleleng I Gusti Putu Sudianamenjelaskan Promo Merdeka merupakan program penghapusan piutang pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 1994–2020. “Melalui […]
-

Target Perbaikan Coretax Rampung di Awal Tahun
Ditjen Pajak memperkirakan pelaporan SPT Tahunan perdana melalui Coretax bakal menurun Perbaikan sistem pajak terintegrasi alias Coretax ternyata belum rampung. Padahal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memperingatkan wajib pajak agar segera mengaktivasi akun Coretax untuk kebutuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 di tahun depan. Menteri Keuangan […]
-

Pengumuman untuk Pemda: Dilarang Naikkan NJOP PBB Tahun Depan
Pemerintah daerah (pemda) perlu menggarisbawahi salah satu ketentuan dalam Permendagri 14/2025, yakni larangan untuk menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP). Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (28/10/2025). Merujuk pada Permendagri 14/2025 yang menjadi acuan dari penyusunan APBD 2026, pemda perlu menunda […]
WA only