Author: Admin 20
-
Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan coretax administration system tidak bisa diakses sementara waktu pada malam ini. Melalui pengumuman resmi PENG-16/PJ.09/2025, DJP lantas menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan ini. DJP berdalih waktu henti yang terjadi pada malam ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sistem. Pada akhirnya, perbaikan ini bertujuan memberikan layanan yang optimal bagi wajib pajak ke depannya. “DJP akan […]
-
Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang
Pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak. Founder DDTC Darussalam mengatakan sistem pajak Indonesia sedang dihadapkan pada 2 tantangan besar, yakni globalisasi dan digitalisasi. Adaptasi kedua isu ini dalam proses bisnis dan kebijakan pajak pun harus mampu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak. “Dalam […]
-
Pajak Karbon: Potensi Penerimaan Rp27,9 Triliun yang Masih Tertunda
Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan sejak tahun 2022 terus mengalami penundaan. Alasan-alasan seperti ketidaksiapan industri dan kondisi ekonomi sering dijadikan alasan, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Perpajakan, melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), direncanakan akan mulai berlaku pada April 2022. Namun, hingga saat ini, implementasinya terus tertunda. Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright […]
-
Pemprov Ingin Pajaki Kendaraan dengan Pelat Luar Daerah, Ini Sebabnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membuat regulasi untuk mendorong kendaraan dengan pelat luar daerah dapat membayar pajak di Sultra. Kepala Bapenda Mujahidin menyebut kendaraan dengan pelat nomor luar daerah perlu dikenakan pajak di Sultra karena menggunakan jalan, mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM), serta menghasilkan polusi di daerah tersebut. Untuk itu, pemilik […]
-
Bayar PPh Dividen, WP Orang Pribadi Kini Wajib Laporkan SPT Masa
Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pembayaran PPh atas dividen dari dalam negeri kini wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 373 ayat (3) PMK 81/2024. Kewajiban tersebut terkait dengan WPOP yang menerima dividen dari dalam negeri, tetapi tidak memenuhi ketentuan pengecualian PPh atas dividen. Adapun dividen yang tidak memenuhi […]
WA only