Author: Admin 20
-

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
Kontroversi soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pesangon dan uang pensiun karyawan tampaknya masih akan berlanjut. Pekan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil beleid soal pajak atas pesangon pensiun yang diajukan sejumlah karyawan bank swasta. Putusan ini diambil MK pada Kamis (13/11), dalam sidang Pengucapan Putusan untuk perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 terkait permodang-Undang Nomor […]
-

Kejar Pajak Ekonomi Gelap Pakai AI
Direktorat Jenderal Pajak mulai memanfaatkan akal imitasi untuk memetakan potensi penambahan pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mengejar target penerimaan dengan memanfaatkan akal imitasi (AI). Dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen Pajak berharap bisa mengoptimalkan pendapatan pajak, terutama dari sektor shadow economy. Terbaru, Ditjen Pajak mengungkapkan ada potensi pajak tersembunyi senilai Rp 20 triliun dari sektor crude […]
-

Bos Aprindo Bilang Peritel Bakal Happy Jika Purbaya Beri Insentif Ini
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pengusaha ritel akan senang jika pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ditanya soal tanggapan andai PPN turun, Solihin mengatakan kalau semua akan gembira jika berkaitan dengan biaya usaha yang menjadi pengeluaran. “Kalau yang lainnya berkaitan dengan yang harus dibayar, kalau turun semuanya […]
-

Tutupi Defisit Anggaran 2026, Pemkot Bakal Naikkan Tarif Pajak Reklame
Pemkot Surabaya akan menaikkan pajak reklame tahun depan sebagai salah satu upaya dalam menutup kekurangan anggaran daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan keputusan tersebut ditetapkan seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026. Dia menegaskan pemkot berinovasi untuk menjaga stabilitas keuangan, […]
-

Insentif DTP Kini Bukan Belanja Pajak, Ini Saran BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan belanja perpajakan tetap sejalan dengan IMF Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Pasalnya, mulai tahun ini insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan akibat pemberlakuan PMK 122/2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. “Pada pelaporan 2025, […]
WA only