Author: Admin 20

  • Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

    Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

    TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]

  • Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 triliun

    Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga akhir 2024 negara memiliki kewajiban, termasuk utang, sebesar Rp 10.269 triliun. Kemudian, negara memiliki total aset Rp 13.692,4 triliun dan ekuitas berada di posisi Rp 3.424,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal negara hingga akhir 2024 ini bisa diandalkan untuk menopang pembangunan nasional. “Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan […]

  • Aparat Menyigi Kepatuhan Pajak Seller Online

    Aparat Menyigi Kepatuhan Pajak Seller Online

    Beleid penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 masih dalam tahap penyusunan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, wajib pajak tidak akan kena pajak berganda. Pasalnya, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mempertimbangkan surat pernyataan dari wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli mengatakan, pelaku usaha yang memiliki dua […]

  • DJP Sebut Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pemerataan Manfaat Pajak

    DJP Sebut Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pemerataan Manfaat Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) menyebut pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk pemerataan dari manfaat pajak yang dibayarkan wajib pajak. Insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini. Insentif tersebut ditujukan kepada pegawai di sektor padat karya. “Kebijakan ini adalah bentuk keadilan dan pemerataan, sebagai […]

  • Sudah Banyak Perubahan, DJP Cabut Perdirjen Pajak soal PPh Pasal 22

    Sudah Banyak Perubahan, DJP Cabut Perdirjen Pajak soal PPh Pasal 22

    Melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) mencabut PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d PER-31/PJ/2015. PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d PER-31/PJ/2015 sebelumnya mengatur tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. “Pada saat PER-11/PJ/2025 mulai berlaku:…PER-57/PJ/2010…; PER-15/PJ/2011…; PER-06/PJ/2013…; PER-31/PJ/2015…, dicabut dan dinyatakan […]

WhatsApp WA only