Author: Admin 20

  • Curigai Pesan dari DJP pada Tanggal Merah, WP Datangi Kantor Pajak

    Curigai Pesan dari DJP pada Tanggal Merah, WP Datangi Kantor Pajak

    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang menerima laporan dari salah satu wajib pajak mengenai adanya pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP). Wajib pajak bernama Salma mengaku telah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa DJP Jakarta sedang memperbarui data wajib pajak. Selain itu, terlampir juga dokumen pdf yang […]

  • Batas Upload Faktur Pajak Mundur Jadi Tanggal 20

    Batas Upload Faktur Pajak Mundur Jadi Tanggal 20

    Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut mengubah batas waktu pengunggahan faktur pajak elektronik atau e-faktur ke Ditjen Pajak (DJP). Dalam Pasal 44 ayat (1) PER-11/PJ/2025, ditegaskan bahwa e-faktur wajib diunggah ke DJP menggunakan modul e-faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, bukan tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. “E-faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) […]

  • Celios: Pangkas Tarif PPN Demi Dorong Laju Perekonomian

    Celios: Pangkas Tarif PPN Demi Dorong Laju Perekonomian

    Center of Economics and Law Studies (Celios) menyatakan pemerintah dapat menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi mendongkrak daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 55% ke pertumbuhan ekonomi nasional. “Penurunan tarif pajak PPN dari 11% ke 9% bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena masyarakat akan membelanjakan uang lebih banyak untuk […]

  • DJP Rilis Aturan Baru soal Tata Cara Pemberian 13 Layanan Via Coretax

    DJP Rilis Aturan Baru soal Tata Cara Pemberian 13 Layanan Via Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan regulasi baru yang memerinci ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu melalui coretax administration system. Regulasi dimaksud adalah Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-8/PJ/2025. PER-8/PJ/2025 diterbitkan mengingat ketentuan teknis baik berupa perdirjen maupun keputusan dirjen (kepdirjen) masih belum mampu memenuhi kebutuhan administrasi era coretax. Oleh karena itu, perdirjen dan kepdirjen lama perlu […]

  • Apindo Ungkap Tantangan Fiskal yang Mesti Dibenahi Dirjen Pajak Baru

    Apindo Ungkap Tantangan Fiskal yang Mesti Dibenahi Dirjen Pajak Baru

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti sejumlah tantangan fiskal tahun ini yang mesti segera diantisipasi oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru dilantik.  Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Salah satu yang dilantik adalah Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi […]

WhatsApp WA only