Author: Admin 20

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa aktif kode billing pajak dari semula tujuh hari menjadi 14 hari. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan sekaligus mencegah kegagalan pembayaran pajak akibat kode billing kedaluwarsa. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktif Kode Billing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan […]

Realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Sejumlah upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan demi menutup defisit setoran negara. Hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.459,03 triliun, sekitar 66,64% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar 2.189,3 triliun. atau setara 70,2% dari outlook sebesar […]

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030 Wajib pajak nakal semakin tak bisa berkutik. Kini, otoritas pajak bisa menelusuri aset berupa properti milik wajib pajak RI yang ada di luar negeri. Pasalnya, pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap Joint Statement 4 Desember 2025 mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti […]

Otoritas Pajak Korea Selatan dan Indonesia memperkuat kerjasama penagihan tunggakan pajak lintas negara. Terutama tunggakan yang bersifat serius dan berulang. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bantuan penagihan pajak antara Nasional Tax Service (NTS) Korea Selatan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, di Jakarta, Selasa (9/12) lalu. Pertemuan tersebut dihadiri komisaris NTS Korea Selatan Lim Kwanghyun […]

Ditjen Pajak (DJP) menyebut masih banyak penambang batu bara yang tidak menyetorkan pajak ke kas negara meski sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi DJP dalam memajaki wajib pajak sektor pertambangan batu bara adalah sulitnya mengawasi struktur biaya dari pelaku usaha sektor tersebut. […]