Author: Admin 20
-
DJP Perinci Mekanisme Pengawasan PKP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 yang memerinci mekanisme pengawasan dalam rangka pengadministrasian pengusaha kena pajak (PKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (16/6/2025). Secara umum, Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pengawasan dalam rangka pengadministrasian PKP dengan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif sebagai PKP. Pengujian […]
-
WP Mau Ikut Lelang Proyek Pemerintah, Petugas Pajak Adakan Kunjungan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua (Balam Dua) mengadakan kunjungan PT Balakosa Yasa Konstruksi yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung pada 21 April 2025. Pelaksana Seksi Pelayanan dari KPP Pratama Balam Dua Eliza Novitasari menjelaskan kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan administrasi dan kewajiban pajak perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang […]
-
Pajak Konsumsi Juga Masih Terkontraksi
Kinerja penerimaan pajak konsumsi, berupa pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengalami kontraksi. Ini turut mempengaruhi setoran pajak periode Januari-April yang tercatat negatif. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, penerimaan neto PPN dan PPnBM hingga April 2025 mencapai Rp 175,7 triliun. Angka tersebut turun 19,6% dibandingkan periode yang […]
-
Tagih Pajak Rp176 Miliar, Juru Sita Bakal Blokir Rekening 139 WP
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Utara akan memblokir rekening wajib pajak secara serentak dalam waktu dekat. Delapan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara akan mengajukan 878 surat permintaan blokir rekening pada 17 hingga 19 Juni 2025. Surat tersebut diajukan untuk memblokir rekening-rekening milik 139 wajib pajak dengan total tunggakan pajak senilai Rp176,4 miliar. “Sebagai […]
-
Ditjen Pajak Pertegas Aturan Pertukaran Informasi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-10/PJ/2025. Peraturan ini memperkuat landasan hukum pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Beleid ini juga diterebitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Tujuannya, mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak […]