Author: Admin 20

Pajak atas kekayaan menjadi perhatian dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati.  Tujuannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat serta ketimpangan yang ada. Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama, menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan. “Intinya, pajak harus berkeadilan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Proposal Kebijakan […]

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang menerima laporan dari salah satu wajib pajak mengenai adanya pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP). Wajib pajak bernama Salma mengaku telah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa DJP Jakarta sedang memperbarui data wajib pajak. Selain itu, terlampir juga dokumen pdf yang […]

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 turut mengubah batas waktu pengunggahan faktur pajak elektronik atau e-faktur ke Ditjen Pajak (DJP). Dalam Pasal 44 ayat (1) PER-11/PJ/2025, ditegaskan bahwa e-faktur wajib diunggah ke DJP menggunakan modul e-faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur, bukan tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. “E-faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) […]

Center of Economics and Law Studies (Celios) menyatakan pemerintah dapat menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi mendongkrak daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 55% ke pertumbuhan ekonomi nasional. “Penurunan tarif pajak PPN dari 11% ke 9% bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi karena masyarakat akan membelanjakan uang lebih banyak untuk […]

Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan regulasi baru yang memerinci ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu melalui coretax administration system. Regulasi dimaksud adalah Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-8/PJ/2025. PER-8/PJ/2025 diterbitkan mengingat ketentuan teknis baik berupa perdirjen maupun keputusan dirjen (kepdirjen) masih belum mampu memenuhi kebutuhan administrasi era coretax. Oleh karena itu, perdirjen dan kepdirjen lama perlu […]