Author: Admin 20
-

Sri Mulyani Dikabarkan Ganti Dirjen Bea Cukai, Askolani Buka Suara
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani buka suara usai beredar isu akan ada rotasi posisi strategis di Kementerian Keuangan, yakni dua kursi eselon I. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/5/2025), ketika dikonfirmasi oleh awak media, Askolani tidak menampik maupun mengonfirmasi kabar dirinya akan diganti. […]
-

Mantan Dirjen Ken Dwijugiasteadi Soroti Kelemahan Rasio Pajak Indonesia
Direktir Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Periode 2015-2017 Ken Dwijugiasteadi menilai tax ratio alias rasio pajak sebagai parameter keberhasilan penguatan pajak tidak tepat. Ken menjelaskan rumusan perhitungan rasio pajak kerap berbeda di banyak negara. Dia mencontohkan, di Indonesia rasio pajak dihitung berdasarkan pembagian atas penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak serta kepabeanan dan produk domistik bruto […]
-

Sri Mulyani Dikabarkan Bakal Lantik Dirjen Bea Cukai Baru, Ini Respons Askolani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati santer dikabarkan bakal mengganti dua posisi eselon I di Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi yang beredar, Sri Mulyani bakal melantik Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru pada pekan ini. Dirjen Bea Cukai Askolani tak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. “Enggak tahu saya,” ucapnya saat ditemui seusai rapat […]
-

Terima Bantuan Pendidikan, Guru PAUD dan TK Diajari soal Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung mengadakan kegiatan edukasi mengenai Coretax DJP kepada kurang lebih dari 50 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Penyuluh Pajak KPP Pratama Temanggung Wahid Hidayat mengatakan PAUD dan TK merupakan penerima Bantuan Satuan Operasional Pendidikan yang umumnya akan membuat bukti potong PPh Pasal 23. Untuk itu, […]
-

Tax Amnesty Jilid III dan Family Office Dinilai Untungkan Kelompok Kaya & Super Kaya
Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali kencang. Terkait hal itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa siapapun yang akan menjabat harus menolak wacana pengampunan pajak alias Tax Amnesty jilid III dan pembentukan Family Office. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dalam sistem […]
WA only