Author: Admin 20
-
Pengumuman! Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 6 Jam Malam Ini
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan coretax administration system tidak bisa diakses sementara waktu pada malam ini. Melalui pengumuman resmi PENG-16/PJ.09/2025, DJP lantas menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan ini.. DJP berdalih waktu henti yang terjadi pada malam ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sistem. Pada akhirnya, perbaikan ini bertujuan memberikan layanan yang optimal bagi wajib pajak ke depannya. “DJP akan […]
-
Kemenkeu Jamin Insentif PPH 21 Tak Ganggu Penerimaan Negara
Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti menyampaikan sejumlah syarat dan ketentuan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai bagian dari Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Insentif PPH 21 DTP ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat […]
-
Sederet Masalah Coretax yang Sering Dikeluhkan Menurut Ditjen Pajak
Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) masih sering dikeluhkan sejak pertama kali diluncurkan pada Rabu, 1 Januari lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI pun menyepakati implementasi Coretax masih bersamaan dengan sistem yang lama. “Tadi kami menyimpulkan Ditjen Pajak memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi […]
-
DJP: PPh 0% Buat Pekerja Padat Karya Tak Ganggu Setoran Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menjelaskan insentif pajak yang diberikan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) atau PPh 21 DTP tidak akan mengganggu penerimaan pajak. Dia mengatakan bahwa skema PPh DTP dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, pajak yang biasanya dipotong […]
-
Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak
Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Termasuk peraturan yang mengatur terkait pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan. “Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 […]
WA only