Author: Admin 20
-
DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaksana Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pemerintah akan menerbitkan aturan pelaksanaan terkait kebijakan Pajak Minimum Global. Adapun saat ini pemerintah memang sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan tersebut. Hanya saja, aspek teknis lainnya mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pelaporan dan pembayaran pajak akan […]
-
Peraturan Pemeriksaan Pajak Dilebur Jadi 1 PMK, Simak Perubahannya
Kementerian Keuangan mengatur kembali ketentuan pemeriksaan pajak melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (18/2/2025). Pengaturan kembali tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemeriksaan pajak pasca berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PMK 15/2025 juga diterbitkan untuk menyederhanakan regulasi mengenai pemeriksaan pajak. […]
-
Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%, akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya. Pernyataan itu Airlangga sampai di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025). “Kami juga berupaya untuk memitigasi […]
-
Permasalahan Coretax Berpotensi Ganggu Penerimaan PPN
Implementasi sistem Coretax masih menuai kendala, terutama dalam penerbitan faktur pajak. Hal ini berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dari sektor perpajakan. Christine Tjen, Koordinator Tax Education and Research Centre (TERC) FEB UI, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang mengalami […]
-
DJP: Penerbitan faktur pajak bisa lewat Coretax dan e-Faktur
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan pembuatan faktur pajak dapat dilakukan melalui tiga saluran utama, yaitu Coretax, e-Faktur Client Desktop, dan e-Faktur Host-to-Host melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Kebijakan itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu. “Mulai tanggal 12 Februari 2025, […]
WA only