Author: Admin 20
-
DJP catat penerimaan pajak sektor digital per Januari 2025 Rp1,08 triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor digital mencapai Rp1,08 triliun pada Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, merinci setoran pajak itu berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp774,8 miliar, pajak kripto Rp107,11 […]
-
Lapor Pajak Pakai Coretax dan e-Faktur, Pengusaha Khawatirkan Administrasi Tak Sinkron
Kalangan pengusaha berharap keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan dua sistem administrasi perpajakan tidak membuat wajib pajak repot dengan melapor dua kali. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama meminta agar Direktorat Jenderal Pajak bisa memastikan bahwa data dalam Coretax (sistem baru) dan DJP Online (sistem lama) tersinkronisasi. “Sehingga nanti yang dikerjakan melalui […]
-
Pajak atas Usaha Ekonomi Digital hingga Akhir Januari 2025 Capai 33,39 Triliun
Hingga 31 Januari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,39 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,12 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,19 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,17 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang […]
-
Coretax Sering Galat, Sri Mulyani Janji Bakal Perbaiki Sistem
Sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak Coretax sering mengalami galat atau eror dan mengundang protes dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Saya tahu ada keluhan soal Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment […]
-
Hearing dengan Wajib Pajak dan Bapenda Pekanbaru, Ini Temuan Komisi II DPRD
Setelah memanggil pihak swalayan dan sejumlah ritel modern di Kota Pekanbaru, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru kembali memanggil wajib pajak (WP) yang lainnya, kali ini Komisi II memanggil pihak pergudangan. Sedikitnya ada tiga pergudangan yang dipanggil hearing Komisi II Senin (10/2/2025) yakni, Pergudangan Prima Center, Pergudangan Avian dan Pergudangan Platinum. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi […]
WA only