Author: Admin 20
-

Minta Coretax Disempurnakan, Menko Airlangga: Seharusnya Bisa Memudahkan Para Wajib Pajak…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto khawatir sistem Coretax yang kerap bermasalah sejak resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dapat mengganggu penerimaan negara. Untuk itu, Airlangga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (3/2/2025). “Kami melakukan peninjauan langsung dan melihat progres implementasi […]
-

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja meneken produk hukum baru, PMK 136/2024. Beleid ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk menerapkan pajak minimum global dengan tarif efektif 15% berdasarkan income inclusion rule (IIR), domestic minimum top-up tax (DMTT), dan undertaxed payment rule (UTPR). Perlu dicatat, PMK 136/2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025 hanya mencakup ketentuan […]
-

Pemkot Jambi gandeng perbankan optimalkan layanan penerimaan pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggandeng tiga perbankan guna mengoptimalkan layanan pembayaran pajak daerah oleh masyarakat. Kolaborasi Pemkot Jambi dengan Bank Mandiri, BTN dan Bukopin tersebut, ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU), kata Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Senin. Melalui layanan tiga perbankan mitra tersebut, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi terjadinya peningkatan pendapatan […]
-

Cek 16 Provinsi yang Tawarkan Diskon & Pemutihan Pajak Kendaraan di Februari
Jakarta. Kabar baik, setidaknya ada 16 provinsi yang menawarkan pemutihan pajak kendaraan dan memberikan diskon pajak pada Februari 2025. Mari cek daftarnya. Program menarik ini wajib Anda manfaatkan, karena Anda tidak perlu membayar denda tunggakan dan hanya perlu membayar pokok nominal pajak kendaraan yang belum dibayarkan. Sejumlah provinsi berikut ini juga memberikan diskon pajak kendaraan […]
-

Menyoal Keberpihakan dalam Kebijakan Pajak
Kebijakan pajak adalah manifestasi dari keberpihakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, kenaikan tarif 12% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tertundanya implementasi pajak karbon menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Utamanya, terkait prioritas dan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Jika ditinjau lebih jauh, kebijakan pajak pemerintah saat ini dengan memprioritaskan kenaikan PPN […]
WA only