Author: Admin 20

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan masih mendetailkan daftar barang mewah yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mengenai detail definisi barang mewah dan daftarnya yang dikenakan PPN 12% masih diformulasikan. “Karena ini konsekuensi terhadap APBN aspek keadilan daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi terus kita perlu seimbangkan. Beberapa […]

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah menyentuh Rp522,4 triliun hingga November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi PNBP tersebut setara 106,2% dari target pada APBN 2024 senilai Rp492 triliun. Meski demikian, kinerja PNBP tersebut memang masih mengalami kontraksi. “Secara year on year PNBP yang Rp522,4 triliun itu 4% kontraksi dibandingkan posisi […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Beberapa diskusi disebut terus dilakukan, di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi. “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi […]

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih melakukan finalisasi barang-barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai 2025. Menurutnya hanya barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen. Dia menjelaskan, kebijakan PPN 12 persen jadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, pemerintah memastikan pelaksanaannya tetap berpihak […]

Kementerian Keuangan sedang berhitung sekaligus mempersiapkan kebijakan sebagai respons adanya aspirasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah. Dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Desember 2024 pada hari ini, Rabu (11/12/2024), Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya asas keadilan akan konsisten diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk menyangkut PPN. “Nah, […]