Author: admin 05
-
Relaksasi PPnBM Diyakini Dorong Penjualan Mobil
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan harmonisasi Pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Harmonisasi itu diprediksi akan membuat harga kendaraan lebih terjangkau sehingga penjualan akan meningkat. Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, usulan tarif PPnBM yang disampaikan pemerintah memiliki konsep semakin irit bahan bakarnya, semakin rendah emisi, maka pajaknya […]
-
Mobil LCGC Bakal Kena Pajak, Pemerintah Kejar Setoran?
Kementerian Keuangan akan mengubah skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM kendaraan bermotor. Skema itu pun hari ini dibahas untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI. Dalam usulan itu, nantinya mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) bakal terkena pajak, sedangkan mobil listrik bebas pajak. Dengan perubahan aturan, apakah pemerintah sedang mengejar setoran […]
-
Perdirjen pajak e-commerce belum selesai, idEA akui tiga hal ini yang masih alot
Hingga pertengahan Maret 2019, Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) mengenai pajak e-commerce belum juga rampung dibahas. Padahal, rencananya tanggal 1 April akan mulai efektif berlaku. Ketua Indonesia E-commerce Association (idEA) Ignatius Untung mengatakan hingga saat ini Perdirjen masih dalam pembahasan. Dalam prosesnya, masih ada tiga poin penting yang berpotensi alot dibahas. Pertama mengenai threshold kewajiban pelaporan data Nomor […]
-
Perlu revisi peraturan pajak
Rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia sejauh ini memang masih belum optimal. Padahal keberadaan basis pajak tersebut amat penting untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak. Tax rasio Indonesia masih berada di level 11,5% pada tahun lalu. Angka tersebut jelas masih jauh dari standar tax ratio bagi negara sekelas Indonesia yang ditetapkan Dana Moneter Internasional […]
-
Untuk Memudahkan Wajib Pajak, 93 Aturan Dicabut
Kementerian Keuangan mencabut puluhan peraturan pelaksana dari undang-undang yang mengatur perpajakan karena tumpang tindih dan tak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Penataan regulasi itu untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, Kamis (14/3/2019), Kementerian Keuangan mencabut 45 keputusan dan peraturan Menteri Keuangan serta 48 keputusan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak di […]