Author: Admin 17
-

Pemda Belum Siap Jalankan UU HKPD, Penerimaan Pajak Daerah Turun
Penerapan perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan besar dalam pengelolaan fiskal daerah. Namun, alih-alih memperkuat penerimaan daerah, realisasi pendapatan pajak daerah justru mengalami kontraksi 8,06% secara tahunan pada semester I-2025. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Lydia Kurniawati Chrityana menyampaikan, salah penyebabnya adalah ketidaksiapan […]
-

Ditjen Pajak Gandeng China, Dorong Kerjasama Perpajakan dan Pertukaran Data
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan harapannya agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dapat belajar dari keberhasilan sistem perpajakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka menjadi negara yang makmur. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Jumat (4/7). Bimo mengatakan, […]
-

Optimalkan Pajak 2026, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini
Komisi XI DPR menyetujui serangkaian strategi dan kebijakan yang telah disampaikan pemerintah untuk mencapai target pendapatan negara pada 2026. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat membacakan laporan Panja Penerimaan Negara menyatakan target pendapatan negara hanya dapat dicapai apabila penerimaan pajak digenjot. Dia pun menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan setoran pajak pada tahun […]
-

Siapkan Sistem Pemungutan Pajak, Anak Usaha BUMN Ini Dapat Imbal Jasa
Pemerintah akan memberikan imbal jasa kepada penyelenggara sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025, imbal jasa adalah pembayaran kompensasi kepada penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN. Adapun penyelenggara SPP-TDLN yang dimaksud ialah PT Jalin Pembayaran Nusantara. “Besaran imbal jasa … diusulkan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara kepada […]
-

RAPBN 2026: Target Kepabeanan dan Cukai Naik Jadi 1,30%
Panja Penerimaan Komisi XI DPR RI menyepakati untuk menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN 2026 menjadi pada kisaran 1,18% hingga 1,30%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dalam KEM-PPKF 2026 yang disampaikan oleh pemerintah pada kisaran 1,18% hingga 1,21%. Ketua Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa peningkatan target tersebut dikarenakan adanya ekstensifikasi penambahan […]
WA only