Author: Admin 17
-
Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memberikan edukasi mengenai coretax administration system (CTAS) kepada internal pegawai dan wajib pajak menjelang penerapannya pada akhir tahun ini. Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Didi Supriadi mengatakan DJP akan terus melaksanakan serangkaian edukasi untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami dan telah terbiasa dengan coretax system. “Tantangannya adalah […]
-
Hapus NPWP yang Meninggal Dunia, Hanya Bisa Disampaikan Tertulis
NPWP milik orang pribadi dapat dihapus apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti dilansir dari media sosial, otoritas pajak menjelaskan proses penghapusan NPWP yang telah meninggal dunia belum dapat dilakukan, baik secara online maupun melalui saluran telepon Kring Pajak. “Hai, Kak. Proses penghapusan NPWP belum […]
-
Coretax Punya Fitur Layanan Edukasi, WP Bisa Ajukan Topik Kelas Pajak
Coretax administration system (CTAS) menyediakan layanan edukasi bagi wajib pajak. Melalui layanan ini, wajib pajak dapat mengikuti kelas pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia, tanpa terikat di kantor mana wajib pajak terdaftar. Dalam hal kelas pajak yang diinginkan wajib pajak tidak ada maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak […]
-
Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas
Ditjen Pajak (DJP) bakal membatasi pelaporan SPT secara manual seiring dengan hadirnya coretax administration system. Merujuk pada FAQ pada simulator coretax, pelaporan SPT secara manual dibatasi hanya untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi non-usahawan dengan status tidak lebih bayar yang memenuhi kriteria tertentu. “Saluran penyampaian SPT kertas dapat melalui pos ke PPDDP/KPDDP atau disampaikan […]
-
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal
Orang pribadi atau badan yang telah menyetorkan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) harus mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak (KPP). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022, penelitian tersebut terdiri atas penelitian formal dan penelitian material. Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan […]
WA only