Author: Admin 17
-

Pemerintah Ingin Perpanjang Tax Holiday
Fasilitas libur pajak alias tax holiday yang dinikmati para pemilik modal industri pionir bakal segera berakhir. Pemerintah kabarnya sedang mengusulkan perpanjangan insentif tersebut. Fasilitas tax holiday selama ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Pasal 21 beleid tersebut mengatur bahwa tax holiday diberikan atas usulan […]
-

DJP Tegaskan NPWP 15 Digit Masih Bisa Digunakan untuk Akses Layanan Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tegaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit masih bisa digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Hal tersebut juga berlaku bagi NPWP 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sejak 1 Juli tahun 2024. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yang dimaksud dengan […]
-

Google, Kripto, Hingga Pinjol Setor Pajak Rp27,85 Triliun per Agustus 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun hingga Agustus 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, total penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp22,3 triliun. Lalu, pajak kripto […]
-

Tata Cara Pencatatan untuk WP Orang Pribadi dengan Kriteria Tertentu
Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/2021. Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PMK 54/2021, wajib orang pribadi dengan kriteria tertentu merupakan salah satu wajib pajak orang pribadi yang diberikan pengecualikan kewajiban menyelenggarakan pembukuan, […]
-

Perkembangan Aturan Transfer Pricing di Indonesia
Regime transfer pricing merupakan hasil dari hukum domestik. Dengan demikian, setiap negara memerlukan formulasi peraturan domestik yang lebih terperinci dalam mengimplementasikan ketentuan transfer pricing. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal memiliki ketentuan terkait dengan transfer pricing. Secara umum, ketentuan transfer pricing di Indonesia telah mengadopsi penerapan arm’s length principle dalam OECD […]
WA only