Author: Admin 17

  • Aturan Teknis Pajak Karbon Masih Belum Jelas

    Aturan Teknis Pajak Karbon Masih Belum Jelas

    Hingga saat ini, masih belum jelas, kapan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan oajak karbon di Indonesia. Padahal, penerapan pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sekretaris Kementrian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan tersebut masih belum bisa pemerintah jalankan, lantaran belum ada aturan teknis dalam bentuk peraturan […]

  • Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 26,75 Triliun

    Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 26,75 Triliun

    Setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Juli 2024 mencapai 26,75 triliun. Sumbangsih paling besar masih berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Direktoral Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan mencatat, setoran PPN PMSE hingga 31 Juli 2024 mencapai 21,57 triliun. Angka itu disetor oleh 163 dari total 174 pelaku […]

  • Pajak 20 BUMN Tembus Rp 400 Triliun

    Pajak 20 BUMN Tembus Rp 400 Triliun

    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu penyumbang setoran pajak ke kas negara. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 20 perusahaan pelat merah tercatat menyumbang pajak sebesar Rp 439 triliun. Setoran pajak tersebut melonjak 57,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp 278 triliun. Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri BUMN Erick Thohir dalam akun media sosial […]

  • Makin Banyak! 37 Layanan Pajak Bisa Diakses Pakai NIK

    Makin Banyak! 37 Layanan Pajak Bisa Diakses Pakai NIK

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan terdapat sembilan tambahan layanan perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit terhitung sejak 3 Agustus 2024. Ini merupakan hasil program pemadanan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) atau NPWP 15 […]

  • KPK Minta Pemda Tindak Tegas Pelaku Wisata di Labuan Bajo yang Nakal

    KPK Minta Pemda Tindak Tegas Pelaku Wisata di Labuan Bajo yang Nakal

    Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V menemukan wajib pajak di kawasan wisata Labuan Bajo yang belum menuntaskan kewajibannya kepada Pemda Manggarai Barat. Karenanya, KPK melakukan pendampingan terhadap Pemda Manggarai Barat untuk optimalisasi pajak, sehingga tak lagi terjadi kebocoran pendapatan daerah. “Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium menjadi […]

WhatsApp WA only