Author: Admin 17
-
Agar Tak Kena PPh Final, UMKM Perlu Bikin Surat Pernyataan Soal Omzet
Wajib pajak orang pribadi UMKM perlu menyampaikan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta kepada pemotong/pemungut pajak. Tujuannya, agar pelaku UMKM yang omzetnya belum tembus Rp500 juta itu tidak kena PPh final dengan tarif 0,5%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/3/2024). Seperti diketahui, pelaku […]
-
Permohonan Suket Wajib Pajak UMKM Bisa Tidak Ditindaklanjuti DJP
Ditjen Pajak (DJP) berwenang untuk tidak menindaklanjuti permohonan Surat Keterangan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan PMK 164/2023, wajib pajak berstatus pusat mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada kepala KPP terdaftar secara langsung; melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau secara elektronik. “Dalam hal permohonan Surat Keterangan … tidak memenuhi persyaratan […]
-
Perdirjen Soal Pemeriksaan Bukper Tindak Pidana Pajak Terbit Tahun Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan perdirjen mengenai pemeriksaan bukti permulaan (bukper) tindak pidana di bidang perpajakan pada tahun ini. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi DJP yang tertuang dalam Laporan Kinerja DJP 2023. Tata cara pemeriksaan bukper tindak pidana di bidang perpajakan sebetulnya sudah diatur dalam PMK 177/2022. Namun, belum ada perdirjen yang secara […]
-
Ditjen Pajak ‘Babak Belur’ Kalah Banding Hadapi Wajib Pajak
Pemerintah ‘babak belur’ dalam menghadapi sengketa banding wajib pajak di Pengadilan Pajak selama tahun 2023. Pasalnya jumlah sengketa pajak yang dikabulkan oleh majelis pengadilan pajak naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam catatan Bisnis, sengketa pajak terjadi jika terjadi perbedaan pendapat tentang pajak terutang antara fiskus atau petugas pajak dengan wajib pajak (WP). WP diberikan kesempatan untuk […]
-
PPN 12% Mengerek Penerimaan Negara
Pemerintah akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada tahun depan. Dengan demikian, pundi-pundi penerimaan negara dari setoran PPN bakal bertambah pada tahun depan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Fery Irawan menjelaskan, kenaikan tarif PPN diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Tujuan dari penyesuaian tarif tersebut untuk optimalisasi […]
WA only