Author: Admin 17
-
Ditjen Pajak Catat 61,51 Juta NIK Sudah Dipadankan dengan NPWP
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 84,02 persen per 28 Februari 2024. “Saya mau update posisi terakhir pemadanan NIK dan NPWP. Sampai hari ini sudah 61.516.178 atau secara persentase 84,02 […]
-
Batas Lapor Pajak 2024 Tinggal 31 Hari, Pemadanan 11,69 Juta NIK jadi NPWP Digesa
Menjelang batas lpor pajak 2024 pada 31 Maret mendatang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan saat ini masih terdapat 11,69 juta Wajib Pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan per kemarin, Rabu (28/2/2024), terdapat […]
-
11,69 Juta NIK Belum Jadi NPWP, DJP Ingatkan Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah mengintegrasikan atau memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 61,5 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, jumlah itu setara 84,02% dari total wajib pajak orang pribadi di dalam negeri […]
-
Menkeu RI dan Australia Bahas Reformasi Pajak
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu Menkeu Australia Jim Chalmers di sela-sela kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Brasil, Rabu (28/2). Dalam pertemuan tersebut, Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan segera. “Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Australia sekitar pertengahan tahun 2024,” […]
-
Insentif Kelas Menengah Bisa Berupa Penghapusan PPN Bahan Pokok
Pemerintah bisa menghapus pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok sebagai bentuk insentif pada kelompok masyarakat kelas menengah di samping tetap memberikan bantuan sosial (bansos) pada warga miskin. “Terhadap harga bahan pokok yang mengalami kenaikan signifikan, pemerintah bisa memberikan insentif yang sifatnya untuk jangka waktu tertentu, misalnya menghapus pungutan PPN atas bahan pokok,” kata Direktur […]