Author: Admin 17
-
Wajib Pajak Nakal Tak Bisa Lagi Berkelit
Pemerintah akan memberlakukan penuh integrasi NIK dan NPWP mulai 1 Juli 2024 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menerapkan secara penuh pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024 mendatang. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menutup kebocoran yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Adapun kebijakan implementasi […]
-
Faktur dan Bupot Terkait Instansi Pemerintah Masih Pakai NPWP Ini
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan dalam PENG-22/PJ.09/2023, pembuatan dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan waktu implementasi […]
-
Pengumuman dari DJP Soal Interkoneksi Modul PJKEK dengan e-Faktur
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan pengumuman terkait dengan implementasi nasional interkoneksi modul Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK). Dalam PENG-5/PJ.09/2024 yang ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, ada beberapa hal yang disampaikan sehubungan telah diselenggarakannya sosialisasi implementasi nasional interkoneksi modul PJKEK dengan aplikasi e-faktur. “Implementasi nasional interkoneksi […]
-
Izin Kuasa Hukum Berdasarkan PER-1/PP/2018 Tak Bisa Diperpanjang
Izin kuasa hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan sebelumnya, yakni PER-01/PP/2018 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin kuasa hukum yang dimaksud. Namun, izin kuasa hukum yang diterbitkan berdasarkan PER-01/PP/2018 tidak dapat diperpanjang. Saat masa berlaku izin kuasa hukum habis maka pemohon harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan Pasal 3 PER-1/PP/2024. […]
-
Hapus Data Bukti Potong di e-Bupot Tak Bisa Sekaligus, Harus Satu-Satu
Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa aplikasi e-bupot PPh Pasal 21/26 atau e-bupot unifikasi belum memfasilitasi fitur penghapusan beberapa data bukti pemotongan sekaligus. Karenanya, jika ada kesalahan pada data bukti pemotongan pajak yang diimpor maka perlu dihapus satu per satu. “Pastikan data impor yang diunggah sudah benar. Jika terdapat kesalahan maka silakan hapus satu per satu,” […]
WA only