Author: Admin 17
-
Diskusi Pakar Soal Ide Badan Penerimaan Pajak, Begini Isinya!
Mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan, Edi Slamet Irianto mengatakan Indonesia segera membutuhkan Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencantumkan rancangan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 itu sendiri telah Prabowo tetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor […]
-
Ini Jurus Baru Ditjen Pajak untuk Pantau Pajak Lintas Negara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak yang lama, yakni Suryo Utomo. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri […]
-
Modifikasi P3B Indonesia-Yordania Lewat MLI, DJP Rilis Surat Edarannya
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan surat edaran baru mengenai multilateral convention (MLI) atas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Yordania. Surat edaran yang dimaksud, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak No. 5/PJ/2025. Surat edaran tersebut dirilis untuk memberitahukan seluruh unit di lingkungan DJP mengenai saat berlaku (entry into force), saat berlaku efektif (entry into effect), […]
-
Cek! Aturan Pajak Barang Penumpang Senilai US$ 500 atau Lebih
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025. Aturan ini menyederhanakan ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang serta awak sarana pengangkut. Aturan ini mulai berlaku pada 6 Juni 2025, menggantikan sebagian ketentuan dalam PMK 203/PMK.04/2017. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna […]
-
Kemenkeu Catat Setoran Pajak Daerah Capai Rp 64,1 Triliun Hingga April 2025
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 64,1 triliun hingga April 2025. Hanya saja, DJPK tidak menyebutkan apakah realisasi tersebut mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menjelaskan bahwa sejumlah jenis pajak menjadi penyumbang utama realisasi tersebut. Pajak […]