Author: Admin 17
-
RPP PPh Atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Masih Harmosisasi
Kementerian Keuangan menyatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) pada instrumen moneter/keuangan tertentu akan segera terbit. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan RPP tersebut masih dalam tahap harmonisasi. Menurutnya, RPP ini akan memuat insentif pajak yang diberikan atas […]
-
Catat! Tarif Efektif PPh Pasal 21 Bukan Pajak Baru, Hanya Simplifikasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 bukanlah pengenaan pajak baru atas wajib pajak orang pribadi karyawan dan nonkaryawan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 adalah simplifikasi dari ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. “Masih banyak yang beranggapan ini […]
-
Penerimaan Pajak Rp 1.739 Triliun, Sri Mulyani Singgung Tax Buoyancy, Apa Itu?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp 1.739,84 triliun. Pertumbuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi membawa penerimaan pajak kembali mencatat buoyancy pajak (tax buoyancy) di atas 1, melanjutkan keberhasilan pada 2021 dan 2022. Buoyancy pajak merupakan perbandingan antara kenaikan pajak dengan volume ekonomi. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan […]
-
Pajak Genjot Pengawasan dan Kebut Setoran di Ujung Tahun
Jakarta. Penerimaan otoritas pajak belum usai. Pemerintah masih harus mengumpulkan setoran pajak agar mencapai target atau outlook yang ditetapkan. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari awal tahun hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp. 1.739,84 triliun atau 101,3% dari target APBN 2023 yang sebesar 1.718 triliun. Sedangkan dibandingkan outlook dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor […]
-
Catat! Ini Ketentuan Pengurangan PBB dari Sri Mulyani, Bisa Sampai 100%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB), sebagai salah satu dukungan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diundangkan pada 30 November 2023. PMK No. 129/2023 tersebut menggantikan […]
WA only