Author: Admin 17
-
Tak Bayar Pajak Hingga Rp4,3 Miliar, Penanggungjawab PT Ini Dibui
Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III menyerahkan tersangka berinisial BMS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka BMS ditengarai secara sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut. “BMS adalah penanggungjawab PT IPK yang bergerak di industri […]
-
Penegakan Hukum DJP, Ribuan Wajib Pajak Betulkan SPT dan Bayar Pajak
Strategi kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi lain yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP) pada 2022 berhasil mendorong ribuan wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau pembayaran pajak. Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2022, pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak didorong adanya strategi kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya. “Strategi kolaborasi … berhasil […]
-
Kegiatan Ekstensifikasi 2022 Hanya Hasilkan 34.599 Wajib Pajak Baru
Ditjen Pajak (DJP) hanya memperoleh tambahan wajib pajak sebanyak 34.599 wajib pajak pada 2022 dari kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi adalah pengawasan yang dilakukan DJP atas wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Berdasarkan data hasil kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL), DJP akan […]
-
Rumus Perhitungan Pajak Karyawan yang Berlaku 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengubah tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang mulai berlaku pada tahun 2024. “Insya Allah mulai masa Januari 2024 sekiranya semuanya dapat terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kita jalankan. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah mulai menggunakan metodologi pemotongan pemungutan PPh […]
-
Tanda NIK Belum Bisa Gantikan NPWP, Cek di Sini!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimbau kepada para wajib pajak (WP) agar melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, pada 2024 mendatang seluruh layanan pajak atau kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP akan menggunakan nomor tunggal yakni NIK sebagai NPWP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]