Author: Admin 17
-
WP Badan Pakai PPh Final UMKM, Tetap Harus Lampirkan Pembukuan di SPT
Wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM tetap berkewajiban untuk melampirkan pembukuannya pada SPT Tahunan. Sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Hanya wajib pajak orang pribadi yang diberi ruang oleh UU KUP untuk melakukan pencatatan tanpa menyelenggarakan pembukuan. “Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan […]
-
Ada Penyesuaian Penghitungan PPh Pasal 25, Apa Saja yang Berubah?
PMK 81/2024 menyesuaikan ketentuan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 bagi beberapa jenis wajib pajak. Mereka adalah wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang wajib membuat laporan keuangan berkala, serta wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT). Penyesuaian ketentuan tersebut dilakukan melalui Pasal 226 hingga Pasal 237 PMK 81/2024. […]
-
Wamenkeu Sebut Rasio Pajak Terus Membaik, Data Berkata Sebaliknya
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengklaim bahwa rasio pajak terus membaik dari tahun ke tahun. Nyatanya, data mengungkapkan rasio pajak terus menurun sejak 2022. Tommy, sapaan akrab Thomas Djiwandono, menjelaskan nilai rasio pajak terus membaik bersama kinerja makrofiskal lainnya sejak pandemi Covid-19. “Indikator-indikator utama termasuk rasio pajak, defisit fiskal, rasio utang terhadap PDB, dan keseimbangan […]
-
Susun Pembukuan dengan Stelsel Kas, Jangan Lupa Kirimkan Pemberitahuan
Wajib pajak tertentu yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Merujuk Pasal 458 PMK 81/2024, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan pembukuan dengan stelsel kas tersebut untuk setiap tahun pajak. Adapun pemberitahuan tersebut kini disampaikan melalui Coretax DJP. “Pemberitahuan…[pembukuan dengan stelsel kas] disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan […]
-
Menagih Konsistensi RI untuk Tetap Terapkan Pajak Minimum Global
Di tengah dinamika perekonomian dunia saat ini, Indonesia dinilai tetap perlu menegaskan komitmennya untuk menerapkan pajak minimum global. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (21/4/2025). Dekan Asian Development Bank Institute Bambang Brodjonegoro mengingatkan pemerintah untuk konsisten menerapkan pajak minimum global. Bambang mengatakan tarif PPh badan Indonesia yang sebesar 22% […]
WA only