Author: Admin 17

  • PPN 12 Persen, Ekonom Ingatkan Dampak Negatifnya dari Daya Beli Turun sampai PHK

    PPN 12 Persen, Ekonom Ingatkan Dampak Negatifnya dari Daya Beli Turun sampai PHK

    Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sudah diketok dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021, namun baru akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra termasuk dari DPR yang ikut merestui beleid tersebut. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang paling banyak disorot dan dianggap sebagai asal-muasal kebijakan menaikkan pajak […]

  • Sri Mulyani Naikkan PPN Jadi 12%, Pengusaha Sebut Tidak Bijaksana

    Sri Mulyani Naikkan PPN Jadi 12%, Pengusaha Sebut Tidak Bijaksana

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam memandang, kenaikan PPN menjadi 12% dianggap sebuah kebijakan yang tidak bijaksana. Menurut dia, semestinya pemerintah menaikkan tarif PPN di saat roda perekonomian mulai membaik. “PPN naik [menjadi 12%] dalam […]

  • Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun

    Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun

    Rencana pemerintah dalam menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpeluang menambah kas negara hingga Rp100 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menggunakan asumsi PPN 11% saat merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target penerimaan negara tahun depan masih dipatok senilai Rp3.005,1 triliun dan pajak menjelaskan Rp2.189,3 triliun. Pengamat pajak dan Manajer […]

  • Kebijakan Tax Amnesty Jilid III Jadi Pisau Bermata Dua

    Kebijakan Tax Amnesty Jilid III Jadi Pisau Bermata Dua

    Wacana pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III dapat menjadi ‘pisau bermata dua’ bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada satu sisi, kebijakan ini dinilai akan memperluas basis data wajib pajak serta mendorong repatriasi aset yang selama ini disembunyikan atau tidak dilaporkan. Namun di saat sama, menimbulkan dampak negatifnya yang justru lebih serius […]

  • Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Disepakati DPR, Ada Pengampunan Pajak

    Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Disepakati DPR, Ada Pengampunan Pajak

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 41 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2025. Kesepakatan diambil melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). Dalam rapat itu, semula Panja RUU Prolegnas memaparkan laporannya. Dalam laporan yang disampaikan, 41 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, lalu 178 UU masuk […]

WhatsApp WA only