Author: Admin 17
-
Resmi Dirilis DDTC FRA, Hasil Penelitian Pajak UMKM Sektor Digital
JAKARTA – DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) resmi merilis hasil penelitian tentang optimalisasi kepatuhan pajak UMKM pada ekosistem digital pada hari ini, Kamis (10/11/2022). Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Policy Note bertajuk Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono […]
-
Wah! Pemda Bakal Diwajibkan Terima Pembayaran Pajak Secara Elektronik
JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk menerima pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) yang baru saja dipublikasikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). “Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat […]
-
Pemerintah Cuan Rp9,17 Triliun dari Netflix hingga TikTok
Jakarta – Pemerintah telah menunjuk 131 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 31 Oktober 2022. Jumlahnya bertambah satu pelaku usaha dibandingkan bulan lalu. Pelaku usaha tersebut yakni Adobe Systems Software Ireland Limited. Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan […]
-
Penerimaan Pajak dari Pemanfaatan PPS di NTT Capai Rp195,1 Miliar
Kupang: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Nusa Tenggara Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari pemanfaatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp195,1 miliar hingga kuartal III-2022. “Pengungkapan pajak secara sukarela dilakukan oleh 2.616 wajib pajak di NTT dengan nilai pajak penghasilan sebesar Rp195,1 miliar,” kata Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Kemenkeu […]
-
Kendaraan Melebihi Batas Emisi Bakal Dikenakan Tambahan Pajak
JAKARTA – Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berencana memberlakukan tambahan pajak pencemaran lingkungan bagi kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi. Hal ini disebut sejalan dengan visi pemerintah RI untuk mengurangi tingkat emisi CO2 yang dihasilkan dari berbagai sektor, tak terkecuali transportasi. Diharapkan pula, masyarakat lebih terdorong beralih ke kendaraan rendah emisi. “Saat ini sedang kami […]
WA only