Author: Admin 18
-
Uji Materiil Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Bisa Beri Keringanan
Pemerintah daerah bisa memberikan keringanan pajak atas jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa meski tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas 5 jenis hiburan ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar 40% – 75%. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan Pasal 101 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membuka ruang […]
-
Realisasi PAD Kota Madiun semester I 2024 capai 52,89 persen
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada semester I 2024 menunjukkan tren positif dengan capaian 52,89 persen. “PAD Kota Madiun pada semester I tahun 2024 telah mencapai 52,89 persen atau sebesar Rp55,3 miliar dari total target sebesar Rp104,6 miliar,” ujar Kepala Bapenda Kota Madiun Jariyanto di Madiun, […]
-
PPnBM di Negara Ini Masih Dikaji, Prinsip Keadilan Tetap Diperhatikan
Pemerintah Malaysia masih mengkaji rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan kebijakan PPnBM nantinya dilaksanakan secara tertib dan transparan. Selain itu, kebijakan ini juga mengedepankan prinsip keadilan. “Penerapan PPnBM akan sejalan dengan praktik internasional serta dipastikan tidak ada dampak terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” bunyi jawaban tertulis Kemenkeu kepada […]
-
BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk turut mengelola kakao dan kelapa. Dalam rangka melaksanakan perintah tersebut, BPDPKS akan membentuk 2 kedeputian baru, yakni deputi kakao dan deputi kelapa. Adapun penghimpunan dana tetap dilakukan lewat skema pungutan ekspor. “BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao […]
-
Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7). “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak […]
WA only