Author: Admin 18
-
Konvensi Pajak Bakal Dibentuk, Anggota PBB Diminta Utamakan Konsensus
G-20 meminta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengedepankan semangat kerja sama dan iktikad baik ketika menegosiasikan Konvensi Pajak PBB atau UN Tax Convention. Dalam dokumen The Rio de Janeiro G20 Ministerial Declaration on International Tax Cooperation, G-20 menyebutkan aspirasi negara berkembang dan negara maju sama-sama perlu dipertimbangkan untuk menciptakan kerja sama perpajakan yang inklusif dan […]
-
Indonesia Bakal Ditinjau Komite OECD, Termasuk Soal Kebijakan Fiskal
Dalam proses aksesi menjadi anggota OECD, Indonesia bakal ditinjau oleh sejumlah komite yang mencakup berbagai bidang. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan terdapat 26 komite OECD yang bakal menilai Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan fiskal. Menurutnya, aspek perpajakan menjadi salah satu yang akan dinilai oleh komite OECD. “Di OECD, dari 26 komite, ada khusus komite mengenai fiscal […]
-
Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi di Negara Ini Diperbarui Mulai 31 Juli
Pemerintah Selandia Baru segera memberlakukan perubahan lapisan tarif (bracket) pada PPh orang pribadi mulai 31 Juli 2024. Perdana Menteri Christopher Luxon mengatakan perubahan bracket PPh orang pribadi bertujuan untuk meringankan beban ekonomi kalangan pekerja dan kelas menengah. Melalui kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. “Keringanan biaya hidup sedang dalam proses,” katanya, dikutip pada Selasa (30/7/2024). […]
-
Pembeli Tak Mau Tunjukkan NIK, PKP Boleh Buat Faktur Pajak Digunggung?
Pengusaha kena pajak (PKP) perlu mengingat kalau faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal orang pribadi pembeli BKP/JKP tak mau memberitahukan NIK atau NPWP miliknya, pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa serta merta membuat […]
-
Bikin FP Keluaran tapi NPWP Lawan Transaksi Tidak Pemusatan, Simak Ini
Pengusaha kena pajak (PKP) penjual yang melakukan transaksi dengan wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan dapat menggunakan NPWP 15 digit cabang saat membuat faktur pajak keluaran pada aplikasi e-faktur desktop 4.0. Kring Pajak menyatakan e-faktur 4.0 saat ini sudah mengakomodasi pengisian NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam penginputan […]
WA only