Author: Admin 18
-

Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk! Penerimaan Pajak & Bea Cukai Tak Akan Capai Target
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024. Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target. “Outlook […]
-

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kudus capai Rp85,35 miliar
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selama Januari hingga semester pertama 2024 mencapai sebesar Rp85,35 miliar atau 47,04 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp181,45 miliar. “Meskipun semester pertama belum mencapai separuh dari target, tetapi kami tetap optimistis bisa mencapai target,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan […]
-

Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Sri Mulyani memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun. “Outlook pendapatan negara […]
-

Pajak Daerah Sulsel Periode Januari-Mei 2024 Terkumpul Rp2,61 Triliun
Realisasi penerimaan pajak daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Januari-Mei 2024 tercatat sebesar Rp2,61 triliun, turun 0,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,62 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel Supendi mengatakan pajak daerah di wilayah ini ditopang oleh kinerja pajak nonkonsumtif, dengan realisasi paling tinggi dari Pajak […]
-

NIK Wajib Pajak PBB Harus Diperbarui! Ini Alasan dan Caranya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Yang perlu diperhatikan dalam peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum […]
WA only