Author: Admin 18
-

Marketplace Wajib Pungut PPh 0,5%
Pemerintah bersiap memperketat pengawasan pajak sektor digital dengan mewajibkan platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pedagang di marketplace. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, aturan teknis sudah rampung. Kini, beleid tersebut tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sehingga waktu pemberlakuannya masih menunggu arahan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini merujuk […]
-

PPN Tiket Pesawat Ditanggung Saat Lebaran
Pemerintah kembali menggelontorkan insentif fiskal untuk menopang konsumsi masyarakat saat momentum libur idulfitri 1447 Hijriah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menanggung penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik. Beleid yang ditetapkan pada 6 Februari 2026 ini mengatur PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas […]
-

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
Daya tahan kelas menengah Indonesia kian tergerus. Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah kembali menyusut pada 2025, seiring tekanan daya beli dan perlambatan konsumsi rumah tarigga. Jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, atau berkurang sekitar 1,1 juta orang. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan 2024 yang […]
-

Aktivasi Coretax 12,53 Juta, Pelaporan SPT Baru 5%
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat jumlah wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax terus bertambah, mencapai 12,53 juta wajib pajak hingga 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli memperinci, aktivasi akun oleh wajib pajak orang pribadi mencapai […]
-

Bersiap! Wajib Pajak Bandel Jadi Sasaran Otoritas Pada 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan pendekatan nudging terhadap wajib pajak yang belum patuh sebagai bagian dari strategi menutup potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, langkah nudging dilakukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum konsisten dalam pelaporan dan […]
WA only