Author: Admin 18
-
Hitung-hitungan Pajak Bangun Rumah Sendiri, Kena Berapa Ya?
Ada berbagai cara untuk memiliki rumah, salah satunya adalah dengan membangunnya. Akan tetapi, ternyata membangun rumah sendiri bisa kena pajak lho! Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 1 April 2022. Dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022, besaran pajak […]
-
Relaksasi PPN dan Pembatasan Impor Dinilai Bisa Pacu Sektor Manufaktur
Sejumlah ekonom meminta pemerintah untuk merelaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) serta membatasi barang impor dari luar demi meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah agar merelaksasi tarif PPN yang saat ini 11% dan 12% di 2025, menjadi 7%-8% guna lebih memacu kontribusi sektor […]
-
Sri Mulyani Ajukan PMN Rp6,1 Triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah
Pemerintah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 badan usaha milik negara (BUMN) dan bank tanah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat alokasi cadangan pembiayaan investasi senilai Rp13,67 triliun dalam pos investasi klaster lainnya pada Perpres 76/2023. Melalui pos tersebut, pemerintah mengajukan penggunaannya untuk pemberian PMN. “Pada hari ini, kami mengajukan […]
-
Pemerintah Disarankan Melakukan Relaksasi Tarif PPN
Pemerintah disarankan untuk melakukan relaksasi terhadap penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan relaksasi itu memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat […]
-
Pajak Hiburan Maksimal 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Boyolali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali 16/2023. Perda itu diterbitkan untuk mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi. Selain itu, perda tersebut dirilis untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi sebagai salah dua sumber […]
WA only