Author: Admin 18

  • BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?

    BPDPKS Turut Kelola Kakao dan Kelapa, Ada Pungutan Ekspor?

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk turut mengelola kakao dan kelapa. Dalam rangka melaksanakan perintah tersebut, BPDPKS akan membentuk 2 kedeputian baru, yakni deputi kakao dan deputi kelapa. Adapun penghimpunan dana tetap dilakukan lewat skema pungutan ekspor. “BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao […]

  • Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024

    Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7). “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak […]

  • Ini Dia 7 Barang Impor yang Bakal Kena Pajak 200%

    Ini Dia 7 Barang Impor yang Bakal Kena Pajak 200%

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pengenaan bea masuk impor hingga 200% akan berlaku untuk seluruh negara yang melakukan ekspor ke Indonesia. Nantinya, akan ada komite yang dibentuk sebagai rekomendasi pengenaan besaran bea impor. Zulhas menjelaskan, nantinya yang akan merekomendasikan pengenaan bea impor adalah Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Adapun 7 barang impor yang dikenakan pajak […]

  • Warga RI Mulai Sulit Belanja, Kenaikan PPN Jadi 12% Harus Ditunda!

    Warga RI Mulai Sulit Belanja, Kenaikan PPN Jadi 12% Harus Ditunda!

    Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus ditunda. Bila tak ingin daya beli masyarakat makin melemah. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah kalangan ekonom, yang menganggap daya beli masyarakat saat ini tengah ambruk. Tercermin dari berbagai data setoran […]

  • Mengenal NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2

    Mengenal NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2

    Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban […]

WhatsApp WA only