Author: Admin 18
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak Lewat Pengawasan Wajib Pajak High Wealth Individual
Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP group ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” tulis […]
-
Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu
Institusi baru ini sudah secara gamblang diungkap presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejak masa kampanye pemilu 2024 sebagai salah satu janji politik. Pendirian BPN merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang disandingkan dengan upaya peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23%. Artinya, BPN sudah diusung […]
-
Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku mulia 1 Juli 2024. Masyarakat yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, diimbau untuk segera melakukan […]
-
Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai digitalisasi sistem perpajakan menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup celah korupsi. Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah melaksanakan reformasi di berbagai sisi, termasuk di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan juga mencakup investasi pada teknologi digital agar tata kelolanya bersih dari korupsi. “Kami terus reform dari sisi perpajakan. Memperkuat institusi, membersihkan dari […]
-
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025
Terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan diimplementasikan pada 2025. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menyatakan implementasi sejumlah instrumen kebijakan dalam UU HKPD pada tahun depan merupakan bagian dari reformasi struktural. “UU HKPD didesain untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi […]
WA only