Author: Admin 18
-
Ada Makan Siang Gratis, Defisit APBN Ditarget Tetap di Bawah 3 Persen
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan defisit anggaran tetap akan dijaga lebih rendah dari 3% dari PDB meski banyak program baru yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kendali Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan program-program baru yang direncanakan oleh pemerintahan berikutnya akan tetap dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. “Program yang lain kita bisa lakukan dengan skala prioritas. Investasi […]
-
Faktur Pajak Kena Reject Berhari-hari, Pastikan e-Faktur Versi Terkini
Pengusaha kena pajak (PKP) yang mengunggah faktur pajak perlu memastikan aplikasi e-faktur yang digunakan sudah menggunakan versi ter-update. Penggunaan e-faktur yang belum update berisiko gagal upload faktur pajak. Misalnya, gagal upload faktur pajak kode 070 dengan muncul notifikasi error ETAX-API-10025: Dokumen SPPB Tidak Ditemukan. SPPB merupakan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. PKP memang wajib membuat faktur […]
-
Laporan Keuangan yang Dilampirkan di SPT PPh Badan Wajib Audit?
Laporan keuangan perseroan wajib diaduit jika memenuhi salah satu dari 6 kriteria yang diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseoran Terbatas. Keenam kriteria itu, antara lain kegiatan perseoran adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, perseroan merupakan perseroan terbuka, dan perseroan merupakan persero. “Selanjutnya, perseoran mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran […]
-
Ada Sita Serentak, DJP Amankan Aset Milik Wajib Pajak Rp2 Miliar
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau menggelar sita serentak atas aset-aset milik beberapa wajib pajak. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kepulauan Riau Rizal Fahmi mengatakan total aset yang disita dalam sita serentak kali ini mencapai Rp2 miliar. “Kegiatan ini menghasilkan beberapa objek sita yaitu tanah, kendaraan bermotor, dan rekening […]
-
Lakukan Penyitaan Aset WP, Pemda Bisa Gandeng Kantor Pajak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan badan pendapatan daerah (bapenda) di setiap pemerintah daerah dapat melakukan penyitaan atas aset milik penunggak pajak meski belum instansi tersebut belum memiliki juru sita. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat mengatakan bila hendak melakukan penyitaan, tetapi belum memiliki juru sita maka bapenda bisa meminta […]
WA only