Author: Admin 18
-
Purbaya Tolak Pembebasan Pajak Sejumlah BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), menolak permintaan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pajak tersebut belum dipenuhi sejak 2023. Pasalnya, perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, engga bisa, itu kan sudah […]
-
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Bertambah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terjadi lonjakan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam kurun waktu satu tahun. Data terbaru menunjukkan, jumlah PKP meningkat dari 674.964 pada 2024 menjadi 735.838 pada 2025. Dus, terjadi pertambahan 60.874 PKP. Kenaikan tersebut setara 9,02% dan menjadi indikator penting penguatan basis pajak nasional. Direktur Jenderal Pajak Bimo […]
-
Penerimaan Pajak dari Operasi Penertiban Kawasan Hutan Capai Rp 1,75 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 1,75 triliun dari operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak dari para wajib pajak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menunjukkan peningkatan setelah pemerintah menugaskan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). […]
-
DJP Catat Penerimaan PPh 21 Tembus Rp214,6 Triliun per Oktober 2025, Tumbuh 3,6%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan kinerja positif penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara bruto hingga periode Januari–Oktober 2025. Realisasi penerimaan tercatat mencapai Rp214,6 triliun, tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp207,1 triliun. Kontribusi PPh Pasal 21 terhadap total penerimaan pajak sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai 11,2 persen, mempertahankan pola kontribusi yang […]
-
Satgas PKH Ikut Optimalisasi, Setoran Pajak Tambah Rp1,75 Triliun
Pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak senilai Rp1,75 triliun sampai dengan 21 November 2025 dari kegiatan penertiban kawasan hutan (PKH). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut kepatuhan pembayaran pajak, khususnya dari wajib pajak yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, cukup meningkat sejak pemerintah menurunkan Satgas PKH. “Total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan […]
WA only