Author: Admin 18
-

Gak Perlu Pakai Calo! Aktivasi Coretax Gratis Tanpa Pungutan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menegaskan bahwa aktivasi akun sistem perpajakan Coretax tidak dipungut biaya sepeser pun. Melalui akun Instagram @Ditjenpajakri dijelaskan, bahwa saat ini proses aktivasi akun dan permintaan kode otorisasi DJP masih berlangsung. Adapun, seluruh layanan perpajakan diberikan secara gratis untuk wajib pajak. “#KawanPajak, saat ini proses Aktivasi Akun dan Permintaan […]
-

Data Transaksi Kripto Masuk Radar Ditjen Pajak
PMK Nomor 108 Tahun 2025 mengatur pelaporan transaksi kripto di atas US$ 50.000 Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi memperluas cakupan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Kali ini, pemerintah menyasar data terkait transaksi kripto. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid […]
-

Aktivitas Coretax Belum Berakhir 31 Desember
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan, aktivasi akun Coretax tidak dibatasi hanya sampai 31 Desember 2025. Wajib pajak diminta tidak panik menjelang akhir tahun, karena proses aktivasi dapat dilakukan sepanjang sebelum layanan pada Coretax dijalankan. Melalui pengumuman Nomor PENG-54/PJ.09/2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli mengatakan, pada prinsipnya aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat […]
-

Waktu Semakin Mepet, Pajak Jauh dari Target
Waktu yang dimiliki pemerintah untuk mengejar setoran pajak makin sempit. Padahal, setoran yang harus dikumpulkan masih tergolong banyak, baik untuk mencapai target maupun outlook pajak tahun ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang, realisasi penerimaan pajak nasional hingga November 2025 baru mencapai Rp 1.633,82 triliun. Angka tersebut terkontraksi 3,25% dibanding […]
-

Purbaya Tolak Pembebasan Pajak Sejumlah BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), menolak permintaan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pajak tersebut belum dipenuhi sejak 2023. Pasalnya, perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, engga bisa, itu kan sudah […]
WA only