Author: Admin 18
-
DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan. Core tax system yang akan diluncurkan Kemenkeu pada Juli 2024, menggunakan skema prepopulated dimana informasi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) akan diisi secara otomatis. Para […]
-
Bangun Coretax, Indonesia Diklaim Lebih Cepat Ketimbang Negara Lain
Kementerian Keuangan mengeklaim proses pembangunan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS) di Indonesia tergolong cepat dibandingkan dengan negara lain. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk membangun CTAS. Rencananya, coretax administration system akan meluncur pada Juli 2024. “Kalau kita bandingkan dengan […]
-
Konsumsi Digital Semakin Masif, Reformasi Perpajakan Semakin Digalakkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat bahwa pemerintah menghadapi berbagai tantangan aktivitas perekonomian, terutama dalam menjaga kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal, mengatakan, ketika dunia memasuki era baru perpajakan Internasional, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam melakukan pemungutan pajak. Tantangan ini muncul akibat transisi ekonomi […]
-
SPT Prepopulated Mulai 2025, Lapor Pajak Bakal Semakin Mudah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai mengimplementasikan skema prepopulated atau pengisian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) secara otomatis pada 2025. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyampaikan, ke depannya WP OP akan lebih mudah menyampaikan SPT Tahunan, karena WP hanya perlu melakukan konfirmasi […]
-
Kemenkeu Sebut Insentif Properti Tidak Ganggu Penerimaan Pajak
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penerimaan pajak tidak akan terganggu menyusul kebijakan insentif properti berupa 100% pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. “Sekarang dirangsang oleh menteri keungan, tidak usah bayar PPN karena ditanggung pemerintah, saving-nya itu disimpan di properti saja, di aset saja, jadi tidak berkurang […]
WA only