Author: Admin 18
-

Edukasi WP, Fiskus Jelaskan Aturan Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang memberikan layanan konsultasi kepada wajib pajak yang menanyakan perihal pelaporan SPT Masa PPN oleh pedagang eceran. Wajib pajak berinisial H merupakan wajib pajak usahawan dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perdagangan eceran emas perhiasan. Dia mengaku bingung perihal pelaporan SPT Masa PPN yang harus dilakukan setiap bulannya. […]
-

Pesan Sri Mulyani Lantik 26 Pejabat Kemenkeu: Jaga Moral dan Etika
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini melantik 26 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdiri dari 2 pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 1 Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), 22 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 1 Direktur PKN STAN. Dalam arahannya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan agar para pejabat yang dilantik hari ini terus belajar […]
-

3 Pegawai DJP Sumsel-Belitung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak
Tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil tindak lanjut kerja sama mereka dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Hal itu disebut sebagai bentuk komitmen DJP terhadap langkah-langkah penegakkan hukum dan […]
-

Catat! 1 NIK atau NPWP Cuma Boleh Beli 1 Rumah dengan Insentif PPN DTP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) rumah ditanggung pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada 1 orang pribadi atas perolehan 1 unit rumah. Sri Mulyani mengatakan orang pribadi yang menerima penyerahan rumah dengan PPN DTP harus memiliki NIK atau NPWP. Nantinya, informasi mengenai NIK atau NPWP tersebut juga bakal tercantum dalam faktur […]
-

Kejar Target Pajak Kendaraan, Sumut Perpanjang Program Pemutihan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Program yang awalnya berlaku hingga akhir Oktober 2023 tersebut diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 November 2023 dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ajak masyarakat atau wajib pajak yang masih menunggak pajak kendaraannya segera memanfaatkan program […]
WA only