Author: Admin 18
-

Siap-siap! Purbaya Mau Integrasikan Data Pajak, Bea Cukai hingga PNBP
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengintegrasikan data wajib bayar untuk pajak, kepabeanan dan cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menjadi single profile. Hal itu tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025 lalu. Terkait dengan hal tersebut, […]
-

Kelebihan Setor PPh Final 0,5% UMKM, Tak Bisa Pemindahbukuan
Wajib pajak belum memperoleh kepastian terkait dengan perpanjangan pemanfaatan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Pemerintah pun belum sekata soal perpanjangan PPh final UMKM, apakah hingga 2029 atau tanpa batas waktu. Aturan teknisnya juga tak kunjung terbit. Dalam konteks ketidakpastian ini, wajib pajak yang telanjur menyetorkan PPh final 0,5% dan ternyata ada kelebihan setor atau ada […]
-

Beli Rumah Bebas PPN Lanjut Sampai 2027, Pengembang Bisa Langsung Tancap Gas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli rumah tanpa perlu membayar pajak sampai 2027. “Untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier effect-nya besar, disediakan PPN DTP rumah hingga Rp 5 miliar […]
-

Purbaya Masih Pikir-pikir Turunkan PPN dari 11 Persen, Kenapa?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih berhitung matang sebelum memutuskan untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari level 11 persen yang berlaku saat ini. Meski wacana penurunan sempat muncul dari sejumlah pihak, Purbaya menilai langkah tersebut harus dilandasi perhitungan fiskal yang sangat hati-hati, terutama terkait potensi hilangnya penerimaan negara. “Jadi gini, kan kemarin diusulkan […]
-

Insentif Pajak Wisata Tak Dorong Konsumsi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Di-tanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025. Insentif ini ditujukan bagi pegawai hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, penyelenggara acara dan taman rekreasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perluasan fasilitas fiskal ini merupakan bagian dari […]
WA only