Author: Admin 18

Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan “senjata baru” untuk menggenjot penerimaan negara lantaran Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global. Instrumen multilateral tersebut akan melindungi hak negara-negara berkembang yang memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum atas berbagai transaksi intra-grup lintas […]

Perencanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah disebut sering tidak selaras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Salah satunya adalah menggunakan anggaran pembangunan daerah (APBD). “Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal,” ujar Sri dalam Selasa (3/10/2023). Oleh sebab itu […]

Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjadi alat untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). “Yaitu suatu kesatuan pendanaan yang dialokasikan dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal Pusat dan Daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar […]

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Adapun hal itu termasuk menggunakan instrumen yang sangat penting di daerah yaitu APBD. “Dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah. Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan local power taxing atau penerimaan daerah, salah satunya dengan transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).   Sri Mulyani menyampaikan saat ini pajak dan retribusi daerah baru mencatatakan rasio pemungutan perpajakan di daerah sekitar 60 persen.  “Jadi perbaikan administrasi termasuk investasi dalam sistem digital […]