Author: Admin 18
-
DJP: Tidak Ada Batasan Kuota Penerbitan Faktur Pajak Digunggung
Faktur pajak harus memuat identitas pembeli, salah satunya NPWP atau NIK. Jika tidak memenuhi ketentuan itu maka faktur pajak yang terbit dianggap tidak lengkap. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak PER-03/PJ/2022. Namun, ada kalanya pengusaha kena pajak (PKP) bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau faktur pajak eceran, yakni tanpa NIK atau NPWP. Syaratnya, pembeli memenuhi […]
-
WP Tidak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Layanan Publik Bisa Diblokir
Pemerintah dapat melakukan pemblokiran layanan publik tertentu atas rekomendasi atau permohonan dari dirjen pajak. Ketentuan yang diatur dalam PMK 61/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/6/2023). Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) PMK 61/2023, dalam mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan […]
-
Pakai API, DJP Hubungkan Coretax dengan Entitas Luar Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) akan menyeragamkan jalur pertukaran data dan informasi dengan para entitas melalui coretax administration system. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan seluruh pertukaran data dan informasi tersebut nantinya bakal menggunakan Application Programming Interface (API). DJP kini tengah melakukan uji coba (testing) penggunaan API. “Kalau sekarang belum […]
-
Kemenkeu Usul Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif senilai Rp48,35 triliun pada 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan alokasi sumber daya Kemenkeu pada tahun depan berfokus menjaga keberlangsungan program dan pencapaian visi kementerian, mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, serta merespons dinamika dalam lingkungan strategis lainnya. “Kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat […]
-
WP Restitusi Dipercepat Bisa Diperiksa Setelah SPT Tahunan
Walau tidak diperiksa di awal, wajib pajak atau PKP yang mendapatkan restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17C dan 17D UU KUP serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan rutin. Merujuk pada Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018, pengusulan pemeriksaan atas wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat diprioritaskan terhadap wajib pajak atau PKP dengan […]
WA only