Author: Admin 18
-
Dorong Elektrifikasi, Luhut Ingin PPN Mobil Listrik Jadi 1 Persen
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan berkeinginan memberikan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen. Usulan ini menyeruak di tengah isu pemberian subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik baru di Indonesia. Hal ini guna mendorong percepatan era elektrifikasi kendaraan di Tanah Air […]
-
BI Prediksi Inflasi akan Kembali Normal pada Semester II/2023
Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi akan terus menurun dan akan kembali ke level 2% hingga 4% pada semester II/2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 5,28% pada Januari 2023. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada Desember 2022 yang sebesar 5,51%. “BI akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus […]
-
Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak
Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Triyono Martanto menilai penyelesaian persoalan backlog sengketa pajak, baik di Pengadilan Pajak maupun di Mahkamah Agung (MA), memerlukan banyak terobosan. Triyono mengatakan jajaran pimpinan pada Pengadilan Pajak sempat menginisiasi berbagai upaya. Contoh, melalui crash program. Namun, inisiatif tersebut masih belum bisa dilaksanakan karena adanya potensi […]
-
DJP Kalselteng mencatat penerimaan pajak Rp23,154 triliun pada 2022
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat penerimaan pajak neto (bersih) sebesar Rp23,154 triliun atau setara dengan 126,29 persen dari target penerimaan pada 2022. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng Lena Hayati, di Banjarmasin, Rabu, mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 49,73 persen dari target […]
-
Awas Kena Sanksi, Begini Contoh Faktur Pajak yang Terlambat Dibuat
Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak tersebut menjadi bukti pemungutan PPN terutang. Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022 juga mengatur kapan saja faktur pajak harus dibuat. Apabila faktur pajak terlambat dibuat, dalam hal tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati […]
WA only