Author: Admin 18

  • Wajib Pajak Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan, DJP: Ada Batas Waktunya

    Wajib Pajak Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan, DJP: Ada Batas Waktunya

    Wajib pajak memiliki waktu 1 bulan untuk memanfaatkan hak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP). Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 177/2022 mengatur pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan kepada wajib pajak paling […]

  • Kapan Pajak Natura Berlaku? Ini Penjelasan Kemenkeu

    Kapan Pajak Natura Berlaku? Ini Penjelasan Kemenkeu

    Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak natura alias pemberian fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor, nampaknya akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah masih terus melakukan proses finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pajak natura. Yon bilang, ada 4 RPP yang akan disiapkan, […]

  • Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU

    Pererat Kerja Sama Pajak, DJP dan PERTAPSI Teken MoU

    Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meneken memorandum of understanding (MoU) pada hari ini, Senin (12/12/2022). MoU berisi kesepakatan bersama mengenai pembinaan dan pengembangan tax center serta civitas akademisi pajak. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum PERTAPSI Darussalam. Ketua Dewan Pembina […]

  • PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

    PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

    Ditjen Pajak (DJP) mengatakan ada 4 substansi baru yang diatur dalam PP 44/2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/12/2022). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan salah satu turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut […]

  • Pengawasan Aset Kripto akan Dialihkan ke OJK

    Pengawasan Aset Kripto akan Dialihkan ke OJK

    Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati laporan panitia kerja yang mengkaji rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (RUU PPSK). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya setuju isi RUU PPSK.  Nantinya RUU PPSK akan dibawa ke rapat paripurna agar disahkan menjadi undang-undang. “Kami menyetujui laporan yang luar biasa yang. Saya yakin merupakan hasil kerja yang […]

WhatsApp WA only