Author: Admin 18
-

Pemerintah Susun Berbagai Insentif Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik, Diterapkan Tahun Depan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan, insentif tersebut akan diputuskan pada 2023. “Mudah-mudahan sebentar lagi. Ada kemungkinan ya tahun depan (insentif kendaraan listrik dapat dihadirkan),” ucap Hendro di Kantor Kemenhub Jakarta, Selasa (1/11/2022). Terkait jenis insentif […]
-

Indonesia Tak Buru-Buru Revisi Skema Insentif Pajak
Pemerintah mengaku tak buru-buru untuk merevisi skema insentif perpajakan yang tengah berlaku di Indonesia. Termasuk, pemerintah tak buru-buru menetapkan pajak minimum domestik berdasar ketentuan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) pada skema perpajakan global Pilar 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dan negosiasi dengan […]
-

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah
Pengamat keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, melihat ada ketidakadilan perlakuan antara lembaga pemerintah dan swasta dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan. “Contoh, aksi eksploitasi nomor telepon nasabah untuk kegiatan telemarketing. Jika korporasi atau bank swasta melakukan telemarketing, maka korporasi melanggar UU […]
-

Beban Cukai Tinggi, Laba Perusahaan Rokok Besar Tergerus Setiap Tahun
Beban cukai yang bertambah setiap tahun memicu merosotnya kinerja keuangan perusahaan rokok besar. Ini ditandai dengan penurunan laba bersih dari tahun ke tahun. Seperti diketahui, kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selalu jauh di atas angka inflasi sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perseroan di industri yang padat karya ini. Hal ini terlihat pada anjloknya profitabilitas setidaknya […]
-

PMK Baru! Penerima Fasilitas KITE Pembebasan Harus PKP dan Punya CCTV
Pemerintah mengubah ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Fasilitas tersebut biasa disebut dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. Melalui PMK 149/2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi PMK […]
WA only