Author: Admin 18
-

Repatriasi Tax Amnesty II Sepekan Lagi, Apa Kata Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan secara tegas akan melakukan pelacakan terhadap para wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) apabila tidak melakukan repatriasi harta. Seperti diketahui, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), repatriasi harta bersih harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022 atau tiga bulan sejak PPS berakhir. […]
-

Investasi Pulau Banyak Gagal karena Investor Minta Tax Holiday
Gagalnya investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk menjadikan Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, sebagai kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata karena Murban Energy, perusahaan asal Dubai selaku investor meminta tax holiday atau penghapusan pajak material. Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjawab pertanyaan Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim SHi MM, […]
-

Atasi Defisit Anggaran, Rusia Akan Tarik Pajak Migas, Pupuk dan Batubara Lebih Tinggi
Rancangan anggaran baru Rusia akan bertujuan menarik lebih banyak pajak dari para produsen minyak dan gas tatkala harga komoditas tinggi. Langkah itu sebagai bagian dari upaya Kremlin untuk mengatasi anggarannya yang defisit. Pada Hari Selasa (21/9) Harian Kommersant mengatakan dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi tersebut, bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk menaikkan pajak pada sektor […]
-

DJP Ingatkan Wajib Pajak, Ada Asas Ultimum Remedium pada Persidangan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan adanya penerapan asas ultimum remedium pada tahap persidangan. Penerapan ini memungkinkan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Dalam Taxlive yang mengusung tema Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Perpajakan, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44B Ayat (2a), (2b), dan (2c) UU KUP baru ada setelah […]
-

Asas Ultimum Remedium dalam Pemeriksaan Bukper, Ini Kata Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali adanya penerapan asas ultimum remedium—hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum—pada tahap pemeriksaan bukti permulaan. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan penerapan asas ultimum remedium dilakukan pada 3 tahapan, yakni pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan persidangan. Dengan asas ini, otoritas lebih mengutamakan jalur administratif dalam penyelesaian tindak pidana […]
WA only