Author: Admin 18
-

Lindungi NIK & NPWP Anda, Ditjen Pajak Kasih Tips Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan tips penting dalam menjaga data pribadi masyarakat, terutama terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kini dapat diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan bahwa di era digital seperti saat ini selalu ada risiko keamanan. Dengan demikian, DJP mengimbau wajib […]
-

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Penerimaan Pajak 2023 Naik Jadi Rp 2.021,2 Triliun
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun. Angka itu naik 0,2 persen dari taget awal pada nota keuangan yang sebesar Rp 2.016,9 triliun. Target penerimaan perpajakan di 2023 tersebut, juga mengalami peningkatan dibandingkan outlook penerimaan perpajakan tahun ini yang mencapai Rp 1.924,9 triliun. “Kenaikan […]
-

Pajak Karbon Jadi Diterapkan atau Tidak? Begini Kata Menkeu Sri Mulyani
Pemerintah belum juga memberikan sinyal jelas soal penerapan pajak karbon. Sebelumnya, pajak karbon direncanakan akan diterapkan pada 1 Juli 2022, namun batal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penerapan pajak karbon harus diimplementasikan dengan kehati-hatian, utamanya di tengah ancaman krisis energi dan pangan di dunia. “Rencana ini perlu terus dikalibrasi mengingat masih rentan dan rapuhnya pemulihan […]
-

Perlunya Interkoneksi SPT Pajak Penghasilan Unifikasi dengan e-Faktur
SUATU hukum seharusnya bertujuan untuk kebaikan bersama. Hal tersebut menjadi kesimpulan mengenai konsep keadilan dalam hukum menurut Thomas Aquinas. Kalimat aslinya adalah et ideo omnis lex ad bonum commune ordinatur. Dengan konsep itu, kebijakan seharusnya bertujuan untuk kebaikan, baik bagi pembuat maupun pihak yang mendapatkannya. Dalam konteks pajak, kebijakan yang dikeluarkan seharusnya untuk mencapai kebaikan […]
-

PHTB Kepada SPC, Penelitian Formal PPh Perlu Lampirkan 3 Dokumen Ini
Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) harus mengajukan permohonan penelitian bukti penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022, penyampaian permohonan penelitian formal bukti penyetoran PPh PHTB oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengisi […]
WA only