Author: Admin 18
-

Warga di Kecamatan Ini Bisa Bayar PBB Pakai Sampah
Warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kini dapat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan menggunakan sampah. Camat Kartasura Joko Miranto mengatakan pembayaran PBB menggunakan sampah menjadi bagian dari inovasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Melalui sampah yang disetorkan kepada bank sampah, wajib pajak akan memperoleh kredit yang bisa dipakai untuk membayar PBB. “Jika […]
-

DJP Ingatkan Lagi Peserta PPS Soal Aturan Holding Period Repatriasi
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang memilih repatriasi harta dan tidak diinvestasikan tetap dapat melakukan investasi di dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan DJP saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan wajib pajak di media sosial. Wajib pajak bertanya mengenai boleh tidaknya investasi harta yang telah dideklarasikan untuk opsi PPS yang repatriasi non-investasi. “Jika […]
-

Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, DJP Inginkan Ini dari Pelaku UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menilai ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM lebih berkembang. DJP menyebut fasilitas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus memberi ruang bagi UMKM berkembang. “Kebijakan […]
-

Ternyata Ini Alasan di Balik Penolakan Implementasi NIK sebagai NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mengantisipasi potensi timbulnya penolakan terhadap implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan resistensi tersebut berpotensi muncul akibat adanya kesalahpahaman masyarakat atas kebijakan tersebut. “Ada anggapan di masyarakat bahwa dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, maka bayi yang baru saja lahir […]
-

UU HPP Tutup Celah Aturan Pajak Saat Bisnis Berbasis Digital Marak
Pemerintah memproyeksi implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan 2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/8/2022). UU HPP akan memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap pendapatan negara makin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional. “Implementasi […]
WA only